Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya

Posted on

Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya : Pada kesempatan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya, yuk simak dibawah ini :

Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya


Daftar Lengkap Isi Artikel

Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya


Pilihan Ganda

1. Pertumbuhan penyelenggaran kekuasaan negara didaerah pula terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah.

Ada 3 sistem pemilihan ataupun penaikan kepala daerah yang sempat berlaku di Indonesia, ialah penunjukan langsung oleh pemerintah pusat (gubernur ditunjuk serta dinaikan oleh presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negara).

Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah, pada saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan oleh….

a. Dipilih oleh partai politik

b. Dipilih langsung oleh rakyat

c. Pengangkatan kepala daerah

d. Dipilih oleh pemuka serta tokoh masyarakat

e. Dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jawaban : B

2. Konsekuensi logis syarat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan di daerah, yang jadi kewenangan ranah pemerintah daerah, merupakan…

a. Peradilan/yustisi,

b. Politik luar negeri

c. Kebijakan pendidikan

d. Pertahanan serta keamanan

e. Moneter serta fiskal nasional

Jawaban : C

3. Pemerintahan daerah ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan buat mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya buat mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

a. Asas keterbukaan serta akuntabilitas

b. Asas otonomi serta tugas pembantuan

c. Asas kepastian hukum serta demokrasi

d. Asas pemerataan serta pembagian kekuasaan

e. Asas penyeimbang serta pembagian keuntungan

Jawaban : B

4. Di dalam negara yang tingkatan pembelajaran masyarakatnya relatif belum menyeluruh, apabila ada kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintahan, maka kekurangan tenaga ahli disiapkan oleh pemerintah pusat.

Perihal tersebut dalam aplikasi kenegaraan ialah kelebihan negara yang berupa….

a. Federal

b. Serikat

c. Monarki

d. Kesatuan

e. Negara bagian

Jawaban : D

5. Perhatikan informasi berikut:

  1. Politik luar negeri, pertahanan, kesehatan, agama
  2. Pertahanan, agama, moneter, politik luar negeri
  3. Perumahan, kesehatan, tata ruang, pertanahan
  4. Kesehatan, agama, politik luar negara, yusitisi
  5. Agama, moneter, politik luar negara, keamanan

Bersumber pada informasi di atas, bidang yang masih jadi kewenangan pemerintah pusat ditunjukkan oleh no….

a. 1 serta 2

b. 1 serta 3

c. 1 serta 5

d. 2 serta 4

e. 2 serta 5

Jawaban : E

6. Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bertsifat khusus dalam perannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta sebagai wilayah otonom mempunyai fungsi serta kedudukan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bersumber pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah.

Undang-Undang yang mengendalikan tentang kekhususan DKI Jakarta merupakan….

a. Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2001

b. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 tahun 2001

c. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2006

d. Undang-Undang Republik Indonesia No 29 tahun 2007

e. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2012

Jawaban : D

7. Peraturan Daerah (Perda) dibangun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota serta tugas pembantuan.

Peraturan Daerah ialah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih besar dengan mencermati ciri khas tiap-tiap daerah.

Perda tidak boleh berlawanan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih besar. Perda diresmikan oleh daerah setelah menemukan persetujuan dari….

a. MPR

b. DPR

c. DPD

d. DPRD

e. Presiden

Jawaban : D

8. Negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, maka ada kewenangan serta tugas-tugas tertentu yang jadi urusan pemerintah daerah. Perihal ini pada kesimpulannya memunculkan…..

a. Pemerintah pusat tidak mempunyai ikatan dengan pemerintahan daerah.

b. Pemerintah pusat serta pemerintah derah memiliki peran yang sejajar.

c. Ikatan kewenangan serta pengawasan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

d. Peran pemerintah pusat lebih besar dibanding dengan pemerintah daerah.

e. Pemerintah pusat serta pemerintah negara bagian memiliki peran yang berbeda.

Jawaban : C

9. Konsekuensi logis syarat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan adanya pembagian pemerintah antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.

Pemerintah wilayah diberi kewenangan buat melaksanakan segala urusan pemerintahan di wilayah, yang jadi kewenangan ranah pemerintah wilayah, merupakan…

a. Peradilan/yustisi

b. Politik luar negeri

c. Kebijakan pendidikan

d. Pertahanan serta keamanan

e. Moneter serta fiskal nasional

Jawaban : C

10. Pemerintahan daerah ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan buat mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pemerintahan wilayah melakukan otonomi seluas-luasnya untuk mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….

a. Asas otonomi serta tugas pembantuan

b. Asas keterbukaan serta akuntabilitas

c. Asas kepastian hukum serta demokrasi

d. Asas pemerataan serta pembagian kekuasaan

e. Asas penyeimbang serta pembagian keuntungan

Jawaban : A

Baca Juga :

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Soal PKN Kelas 10 Bab 4 Beserta Jawabannya, semoga bisa bermanfaat.