Pancasila dan moderasi beragama

Pancasila dan Moderasi Beragama

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk—beragam suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan bagi bangsa kita. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga persatuan dan kerukunan di tengah perbedaan.

Di tengah kondisi globalisasi, arus informasi tanpa batas, dan potensi pertentangan ideologi serta konflik identitas, kebutuhan akan landasan nilai yang kuat menjadi semakin penting.

Dalam konteks itulah, Pancasila sebagai ideologi negara dan moderasi beragama sebagai prinsip kehidupan keagamaan menjadi dua pilar strategis yang saling menguatkan.

Pancasila memberikan landasan nilai dan kerangka hidup bersama bagi seluruh warga negara, sedangkan moderasi beragama menuntun agar praktik keagamaan warga tidak ekstrim, saling menghormati, dan sejalan dengan nilai kebangsaan.

Artikel ini bertujuan membahas hubungan antara Pancasila dan moderasi beragama, bagaimana nilai-nilai Pancasila menyokong moderasi, tantangan implementasi moderasi beragama, dan strategi agar moderasi keagamaan benar-benar menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna dan Konsep Dasar

Apa itu Pancasila?

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai ini dirumuskan untuk menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila mengandung dimensi filosofis, normatif, dan operasional: filosofis karena berakar dalam pandangan dasar manusia dan dunia; normatif karena menjadi norma dan nilai yang harus dihormati bersama; dan operasional karena diimplementasikan dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan Pancasila bersifat inklusif dan universal — artinya, nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk satu kelompok saja, melainkan dapat dijadikan titik temu bagi berbagai agama, kepercayaan, dan golongan dalam bingkai kebangsaan.

Apa itu Moderasi Beragama?

Moderasi beragama adalah pendekatan kehidupan beragama yang bersikap bijak, seimbang, toleran, dan tidak ekstrem. Dalam definisi resmi, moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan.

Beberapa ciri utama moderasi beragama antara lain:

Toleransi: menghormati keyakinan dan hak orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri.
Anti-ekstremisme: menolak sikap dan tindakan kekerasan atas nama agama atau keyakinan.
Komitmen kebangsaan: menempatkan kepentingan bersama dan persatuan nasional di atas kepentingan sempit kelompok.
Akomodatif terhadap kearifan lokal: menghargai tradisi dan budaya lokal yang positif dalam bingkai nilai universal.

Moderasi bukan berarti melemahkan komitmen terhadap agama sendiri, tetapi menghindari sikap eksklusif, intoleran, maupun fanatisme yang merusak tatanan sosial.

Hubungan Nilai Pancasila dengan Moderasi Beragama

Nilai-nilai dalam Pancasila secara konseptual sangat relevan untuk menopang moderasi beragama. Berikut penjelasan nilai Pancasila per sila dan bagaimana sila tersebut mendukung moderasi dalam beragama:

Sila I — Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini mengandung pengakuan bahwa Indonesia menghargai kebebasan beragama dan keyakinan. Nilai ini menjadi legitimasi bahwa negara tidak memaksakan satu agama atau satu keyakinan.

Dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, moderasi beragama menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengamalkan agama masing-masing, selama tidak mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain.

Sila pertama juga mendorong toleransi antarumat beragama. Karena negara menjamin kebebasan beragama, moderasi beragama bertindak sebagai penengah agar kebebasan tersebut tidak berubah menjadi konflik.

Sila II — Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menekankan martabat manusia dan keadilan dalam pergaulan sosial. Dalam konteks moderasi, ini menjadi dasar menolak diskriminasi antarumat beragama dan mengedepankan penghormatan terhadap kemanusiaan universal.

Misalnya, dalam menangani konflik antaragama, moderasi beragama akan melihat bahwa pihak yang berbeda keyakinan masih memiliki harkat kemanusiaan yang sama, sehingga harus diupayakan dialog, rekonsiliasi, dan solusi damai.

Sila III — Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia menjadi fondasi bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Moderasi beragama yang berorientasi pada persatuan tidak akan memunculkan eksklusivitas yang memecah belah. Nilai persatuan menjadi pengingat bahwa setiap tindakan keagamaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebersamaan nasional.

Melalui nilai persatuan, sikap moderat menghindari retorika agama yang memecah-belah, melainkan mencari titik temu dan kerjasama antaragama dalam semangat kebangsaan.

Sila IV — Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Sila keempat menekankan prinsip demokrasi deliberatif — keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat dengan kebijaksanaan. Moderasi beragama selaras dengan nilai ini: jika persoalan keagamaan atau kerukunan muncul, penyelesaiannya dilakukan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan persuasif, bukan pemaksaan atau kekerasan.

Dengan cara ini, tindakan keagamaan yang kontroversial atau memicu konflik dapat dikelola melalui proses demokrasi beradab, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Sila V — Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menuntut keadilan sosial di semua lapisan masyarakat. Dalam konteks moderasi beragama, ini berarti kesempatan yang sama bagi semua kelompok agama atau keyakinan dalam mengakses fasilitas sosial, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Misalnya, pemerintah tidak boleh memihak satu agama dalam pemberian bantuan, pembangunan rumah ibadah, atau regulasi keagamaan. Moderasi beragama menuntut agar kebijakan negara bersifat adil dan inklusif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila secara inheren mendukung moderasi beragama. Bahkan dalam penelitian normatif, ditemukan bahwa nilai toleransi, anti-radikalisme, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal bisa “dimuat” dalam konstruk Pancasila.

Pentingnya Moderasi Beragama dalam Konteks Indonesia

Mengapa moderasi beragama menjadi sangat krusial di Indonesia? Berikut beberapa alasan utama:

Menjaga Kerukunan dan Perdamaian

Keberagaman agama dalam masyarakat Indonesia—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, serta kepercayaan tradisional—menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Moderasi membantu menjaga kerukunan antarumat beragama agar tidak mudah pecah akibat intoleransi, konflik ideologi, atau penyalahgunaan agama sebagai alat politik.

Misalnya, dalam kasus sengketa lahan rumah ibadah, konflik antarlingkungan yang berbeda agama, atau ketegangan antar umat di pusat-pusat kota, sikap moderat dapat meredam konflik dan membuka ruang dialog damai.

Mencegah Radikalisme dan Ekstremisme

Sikap ekstrem dalam beragama dapat memicu kekerasan, intoleransi, dan pemecah belahan sosial. Dalam berbagai kajian, moderasi beragama diidentifikasi sebagai salah satu strategi penting untuk menangkal gerakan radikal di Indonesia.

Penerapan nilai-nilai moderasi, seperti toleransi, keseimbangan, dan komitmen kebangsaan, dapat memotong ruang tumbuhnya paham-paham ekstrem yang mengklaim kebenaran mutlak dan menolak perbedaan.

Menguatkan Integrasi Nasional

Dengan moderasi beragama, identitas keagamaan tidak bertabrakan dengan identitas kebangsaan. Adanya keseimbangan antara menjadi warga negara dan pemeluk agama membantu integrasi nasional yang sehat. Moderasi menjadikan agama sebagai pemersatu, bukan pemecah.

Dalam pengertian ini, moderasi beragama menjadi instrumen untuk memperkokoh rasa “kita semua” sebagai bangsa Indonesia, meskipun berbeda agama, etnis, dan latar belakang budaya.

Menyesuaikan Agama dengan Realitas Sosial Kontemporer

Dalam era globalisasi dan digital, tantangan baru muncul: konflik antaragama yang dipicu media sosial, polarisasi identitas, hoaks keagamaan, serta benturan nilai antara modernitas dan tradisi lokal. Moderasi beragama memungkinkan agama tetap relevan dengan nilai-nilai zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Artinya, moderasi menjadi jembatan antara tradisi keagamaan dan tuntutan perkembangan zaman, agar agama tidak tertinggal atau terjebak dalam fanatisme buta.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Moderasi Beragama

Walaupun konsepnya ideal dan didukung oleh nilai Pancasila, dalam praktik banyak hambatan yang dihadapi. Berikut ini beberapa tantangan yang paling nyata:

Polarisasi Identitas dan Ekstremisme

Arah ekstrem kanan atau kiri dalam konteks agama sering muncul sebagai reaksi atas perasaan ketidakadilan, marginalisasi, atau pergeseran sosial. Kelompok yang merasa terancam dapat beralih ke paham ekstrem untuk mempertahankan identitas mereka. Hal ini menimbulkan polarisasi agama, etnis, atau politik.

Moderasi harus berhadapan dengan tekanan-tekanan ini: bagaimana menyeimbangkan kebebasan beragama, kritik sosial, dan pengendalian radikalisme?

Politik Identitas dan Agama sebagai Alat Politik

Dalam beberapa kasus, agama dijadikan alat politik untuk memobilisasi massa, menciptakan sentimen keagamaan, atau menimbulkan konflik identitas. Hal ini melemahkan fungsi moderasi karena agama tidak lagi mempersatukan tetapi menjadi pemecah belah.

Ketika agama dijadikan modal elektoral, partai atau aktor politik dapat memicu retorika yang memecah demi keuntungan politik jangka pendek.

Ketimpangan Sosial dan Keadilan

Kesenjangan sosial—ekonomi, pendidikan, akses layanan publik—juga menjadi bahan bakar konflik sosial dan agama. Bila kelompok tertentu merasa ditinggalkan, mereka bisa mudah terpengaruh paham ekstrem atau intoleransi.

Moderasi beragama memerlukan keadilan sosial agar tidak dianggap sebagai “moderasi untuk kelompok menengah ke atas” saja.

Kurikulum Agama dan Pendidikan yang Kurang Moderat

Pendidikan agama yang mengajarkan doktrin tanpa kontekstualisasi atau sikap kritis bisa menghasilkan generasi yang dogmatis, sulit toleran, atau tertutup terhadap dialog.

Materi pendidikan agama perlu diorientasikan agar sekaligus menanamkan nilai-nilai moderasi — penghargaan terhadap keragaman, kemampuan berdialog, dan pemahaman nilai kebangsaan.

Pengaruh Media Sosial dan Disinformasi

Informasi keagamaan mudah menyebar di media sosial, termasuk narasi-narasi ekstrem, hoaks agama, atau konten intoleran. Tanpa literasi media dan kontrol moral, moderasi bisa terkikis oleh gelombang konten radikal digital.

Kurangnya Komitmen dari Pemangku Kepentingan

Moderasi beragama butuh dukungan aktif dari pemerintah, lembaga agama, tokoh masyarakat, dan media. Tetapi jika salah satu komponen tidak bersinergi, penguatan moderasi akan menjadi sulit.

Misalnya, regulasi yang lemah terhadap ujaran kebencian agama, atau toleransi terhadap tindakan intoleran, akan melemahkan upaya moderasi.

Strategi Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Pancasila

Agar moderasi beragama tidak sekadar jargon tetapi menjadi kenyataan, diperlukan strategi yang komprehensif. Berikut beberapa langkah strategis:

Pendidikan dan Literasi Moderatif

Menyusun materi kurikulum agama yang menyertakan nilai-nilai moderasi, penghargaan atas keragaman, dan kemampuan berpikir kritis.
Pelatihan guru agama agar mampu menyampaikan materi keagamaan dengan nuansa moderat dan terbuka terhadap dialog.
Literasi media dan literasi digital di kalangan umat beragama agar tidak rentan terhadap konten ekstrem atau hoaks.
Pendidikan kewargaan yang memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara bersama dengan moderasi beragama sejak usia dini.

Dengan pendidikan yang moderat, generasi muda lebih siap menjadi agen kerukunan dan toleransi.

Regulasi dan Kebijakan Publik yang Adil

Pemerintah perlu membuat regulasi tegas terhadap ujaran kebencian agama, provokasi intoleransi, dan penyebaran paham ekstrem.
Kebijakan pembangunan rumah ibadah, alokasi dana keagamaan, dan bantuan sosial harus dilakukan secara adil dan transparan kepada semua agama atau kepercayaan.
Penegakan hukum terhadap konflik keagamaan yang melibatkan pihak yang melanggar hak orang lain.
Penguatan lembaga negara terkait moderasi agama, seperti Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM (BMBPSDM) yang dibentuk pada 2023.

Kebijakan publik yang benar-benar mencerminkan nilai Pancasila akan menciptakan iklim yang kondusif bagi moderasi.

Dialog Antaragama dan Kegiatan Kebersamaan

Memfasilitasi dialog dan kerja sama antarumat beragama pada tingkat lokal, nasional, dan lintas wilayah.
Kegiatan lintas agama seperti gotong royong, sosial kemanusiaan bersama, peringatan hari besar keagamaan bersama, dialog budaya, dan program kemasyarakatan.
Penguatan lembaga-lembaga moderat (organisasi keagamaan moderat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah) sebagai jembatan antara negara dan umat beragama.

Dialog dan kebersamaan ini memperkuat rasa persaudaraan dan mengurangi jarak antar kelompok keagamaan.

Peran Media dan Teknologi Digital

Media massa dan platform digital harus menyebarkan konten moderatif, menghargai keberagaman, dan memerangi narasi intoleran.
Kolaborasi antara lembaga agama, komunitas siber, dan pemerhati media untuk menciptakan konten positif keagamaan dan toleransi.
Pengembangan aplikasi, portal, atau platform daring yang mengedukasi tentang moderasi agama.
Monitoring terhadap ujaran kebencian atau konten ekstrem di media sosial, dengan kerjasama aparat dan penyedia platform.

Teknologi harus menjadi alat memperkuat moderasi, bukan membalik menjadi ruang polarisasi.

Pendekatan Kontekstual Lokal

Penerapan moderasi harus menyesuaikan konteks lokal—kearifan lokal, budaya masyarakat, tradisi keagamaan setempat.
Menggali dan memanfaatkan warisan toleransi lokal sebagai modal moderasi (misalnya tradisi gotong royong lintas agama, adat lokal yang inklusif).
Proyek percontohan di daerah-daerah rentan konflik sebagai model moderasi yang bisa direplikasi ke wilayah lain.

Dengan pendekatan lokal, moderasi menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat setempat.

Penguatan Kapasitas Tokoh Agama dan Ulama

Pelatihan ulama, guru agama, kiai, pendeta, dan tokoh agama agar mampu menyampaikan pesan moderat, dialogis, dan adaptif terhadap dinamika zaman.
Penerbitan fatwa atau pedoman keagamaan moderat yang kontekstual dan relevan.
Pertukaran pengalaman antar tokoh agama dari daerah berbeda untuk belajar praktik moderasi.

Tokoh agama sebagai figur otoritas keagamaan memiliki peran penting untuk membentuk pola pikir moderat di komunitasnya.

Studi Kasus dan Praktik Moderasi di Indonesia

Agar gagasan moderasi bukan sekadar teori, berikut beberapa contoh praktik moderasi beragama di Indonesia:

Peraturan Presiden tentang Penguatan Moderasi Beragama

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat nilai-nilai moderasi dalam kehidupan beragama masyarakat.

Perpres ini bertujuan memperkuat kerjasama antar lembaga negara dan instansi terkait agar promosi moderasi menjadi lebih sistematis dan menyeluruh.

Organisasi Moderat — NU dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dikenal sebagai ormas keagamaan yang aktif mengusung Islam moderat. Mereka kerap menjadi garda depan dalam dialog lintas agama, pendidikan moderat, dan merespons fenomena ekstremisme.

Kegiatan pesantren moderat, sekolah inklusif, forum dialog antarumat beragama, serta advokasi kebijakan toleran adalah contoh nyata pendekatan mereka.

Inisiatif Komunitas Lokal

Di berbagai daerah, misalnya di Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara, komunitas lintas agama menginisiasi kegiatan bersama seperti:

Gotong royong membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum lintas agama
Kegiatan ramah anak-anak antarumat beragama (camp kemah lintas keyakinan)
Dialog dan diskusi keagamaan terbuka antarwarga
Festival budaya lintas agama

Inisiatif ini memperkuat ikatan sosial antarumat beragama di level lokal.

Pendidikan Moderasi dalam Kurikulum

Beberapa sekolah dan madrasah sudah mulai mengintegrasikan materi moderasi dalam pelajaran agama, muatan lokal, atau ekstrakurikuler toleransi. Misalnya, mengajarkan tentang hak beragama, konflik agama, keanekaragaman budaya, serta keterampilan dialog damai.

Tantangan Masa Depan dan Harapan

Digitalisasi dan Media Sosial

Dengan semakin berkembangnya teknologi, penyebaran pesan ekstrem mudah dan cepat. Tantangan ke depan adalah bagaimana moderasi beragama dapat beradaptasi dengan dunia digital — menghadirkan konten positif, literasi digital keagamaan, dan menangkal disinformasi.

Globalisasi dan Interaksi Multikultural

Interaksi lintas negara dan budaya membawa pengaruh ideologi luar. Moderasi beragama harus mampu menyaring pengaruh asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila tanpa menutup diri dari dialog global.

Kesenjangan Ekonomi dan Sosial

Ketidakmerataan pembangunan akan terus menjadi tantangan. Jika disparitas tidak diatasi, kelompok yang merasa tertinggal bisa rentan terhadap ajakan radikal. Oleh karena itu, moderasi harus disertai dengan upaya pembangunan sosial dan ekonomi yang adil.

Regenerasi Paham Moderat

Generasi muda menjadi ujung tombak moderasi masa depan. Harus ada upaya terus-menerus untuk menanamkan moderasi di generasi muda agar mereka tidak terjebak pandangan sempit atau ekstrem.

Konsistensi Kebijakan dan Komitmen Negara

Moderasi tidak boleh menjadi wacana sementara. Pemerintah, lembaga agama, media, dan masyarakat harus menunjukkan konsistensi dalam kebijakan dan praktik. Apabila kebijakan negara condong ke satu agama atau memihak kelompok tertentu, moderasi bisa diabaikan.

Kesimpulan

Pancasila dan moderasi beragama adalah dua konsep yang secara filosofis dan praktis saling terkait dan saling menopang. Nilai-nilai Pancasila — Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial — menyediakan fondasi yang sangat kondusif bagi praktik keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif.

Di tengah dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah, moderasi beragama menjadi instrumen penting untuk menjaga kerukunan, mencegah ekstremisme, dan memperkuat identitas kebangsaan yang inklusif.

Tentu saja, penerapan moderasi beragama menghadapi banyak hambatan — dari polarisasi identitas, politik agama, media sosial, hingga ketimpangan sosial. Namun dengan strategi yang tepat — pendidikan, regulasi, dialog lintas agama, media moderasi, serta konsistensi kebijakan — moderasi bisa diwujudkan sebagai kenyataan di lapangan.

Harapan besarnya adalah bahwa generasi masa depan Indonesia tidak hanya mengenal agama, melainkan juga memahami dan mempraktikkan moderasi beragama sebagai cara hidup yang harmonis dan penuh penghormatan antarumat beragama.

Apabila moderasi terus dijaga dan diperkuat, maka Pancasila sebagai ideologi kita bukan hanya menjadi jargon, melainkan nyata terwujud dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beragam.