Pancasila dalam kebijakan publik

Pancasila dalam Kebijakan Publik

Pancasila, kebijakan publik, nilai Pancasila, implementasi Pancasila, keadilan sosial, demokrasi deliberatif, pelayanan publik, nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan

1. Pengantar

Setiap negara yang memiliki ideologi atau dasar negara tentu diharapkan agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi simbol, jargon, atau doktrin kosong, melainkan benar-benar tercermin dalam kebijakan publik — langkah praktis pemerintah, regulasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di Indonesia, Pancasila adalah dasar filosofis, ideologis, serta norma dasar yang diharapkan menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana Pancasila diintegrasikan dalam kebijakan publik, apa bentuknya, sejauh mana keberhasilannya, serta tantangan dan strategi agar nilai-nilai Pancasila hidup dalam praktik pemerintahan.

Artikel ini mengeksplorasi secara mendalam tentang peran dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Indonesia: dari definisi, contoh nyata, hambatan, hingga cara memperkuatnya agar Pancasila bukan hanya menjadi slogan tetapi benar-benar sebagai “ideologi kerja”.

2. Pancasila: Landasan Filosofis dan Normatif

2.1 Sejarah Pancasila

Pancasila secara resmi diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai dasar filsafat bangsa.
Setelah proses perumusan bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti Soepomo dan Moh. Yamin, rumusan Pancasila disepakati dan kemudian menjadi dasar negara dalam UUD 1945.
Sejak proklamasi dan terbentuknya Negara Republik Indonesia, Pancasila tidak mengalami perubahan status sebagai dasar negara meskipun ada perubahan konstitusi, pergantian rezim, dan reformasi.

2.2 Nilai-nilai Pancasila

Pancasila terdiri dari lima sila, masing-masing mengandung nilai-nilai luhur yang saling terkait:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Mencerminkan pengakuan pada Tuhan sebagai landasan moral, toleransi antarumat beragama, dan pelaksanaan keyakinan secara adil.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam hak dan kewajiban, serta perlakuan yang manusiawi.
Persatuan Indonesia
Mewujudkan rasa kebangsaan, nasionalisme, semangat persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, bahasa.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Demokrasi yang tidak sekadar suara terbanyak, tetapi melalui proses musyawarah, representatif, dan bijaksana.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pemerataan kesejahteraan, mengatasi kesenjangan, memajukan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

2.3 Pancasila sebagai Ideologi, Dasar Negara, dan Pandangan Hidup

Sebagai ideologi, Pancasila memberikan kerangka nilai dan prinsip untuk seluruh aktivitas kenegaraan dan kehidupan masyarakat.
Sebagai dasar negara, ia dijadikan fondasi konstitusional di dalam UUD 1945 dan menjadi acuan bagi semua regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah).
Sebagai pandangan hidup (weltanschauung), Pancasila seharusnya menjadi cara berpikir, sikap, dan perilaku warga negara (termasuk para pemimpin), bukan hanya di level formal tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kebijakan Publik: Definisi dan Proses

3.1 Apa itu Kebijakan Publik

Kebijakan publik (public policy) adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah—eksekutif, legislatif, dan seringkali melibatkan lembaga-lembaga serta aktor masyarakat—untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan bersama.

Kebijakan publik bisa dalam bentuk regulasi, program, alokasi anggaran, pelayanan publik, atau intervensi publik lainnya.

3.2 Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik

Umumnya, proses penyusunan kebijakan publik melibatkan:

Identifikasi masalah (problem identification)
Perumusan (policy formulation)
Legitimasi dan pengesahan (decision making)
Implementasi (pelaksanaan)
Evaluasi (monitoring & evaluation)

Dalam setiap tahap tersebut, nilai-nilai dasar negara (seperti Pancasila) idealnya menjadi landasan normatif yang membimbing pilihan-pilihan setiap tahap.

3.3 Keterkaitan Kebijakan Publik dengan Ideologi Negara

Ideologi negara seperti Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai sumber nilai yang memberi arah, batasan, dan tujuan kebijakan publik.
Regulasi dan kebijakan harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara, baik secara formal (konstitusi) maupun secara substansi (nilai-nilai moral dan filosofis).
Publik mengharapkan bahwa kebijakan publik menjadi manifestasi dari cita-cita negara yang tertuang dalam ideologi: keadilan, kesejahteraan, demokrasi, persatuan.

4. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik

Di bagian ini kita telusuri satu per satu bagaimana setiap sila dapat (atau seharusnya) tercermin dalam kebijakan publik.

4.1 Sila 1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebijakan yang menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjamin toleransi antarumat beragama dan antar aliran kepercayaan, melindungi minoritas agama, dan memastikan bahwa kebijakan tidak diskriminatif terhadap keyakinan agama tertentu.

Contoh bentuk kebijakan:

Regulasi pelayanan publik yang tidak mengabaikan keyakinan agama pemohon.
Bantuan dan dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan yang diakui.
Kebijakan pendidikan agama dan agama di sekolah yang sesuai dengan prinsip negara, dan pengaturan tentang agama agar tidak memicu konflik.

4.2 Sila 2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai kemanusiaan menyiratkan bahwa kebijakan publik harus memperlakukan manusia dengan adil dan bermartabat, menghormati HAM, menolak segala bentuk diskriminasi.

Contoh:

Kebijakan HAM dan kebijakan penghormatan terhadap hak warga (termasuk kelompok marginal).
Program sosial yang inklusif.
Penegakan hukum yang adil dan prosedural.

4.3 Sila 3: Persatuan Indonesia

Untuk menjaga persatuan, kebijakan harus mendorong integrasi nasional, toleransi budaya, pengembangan dialog antarwilayah dan kelompok, serta pemerataan pembangunan secara geografis.

Contoh:

Kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.
Program kebudayaan yang mengangkat keragaman budaya.
Regulasi yang memastikan perlindungan bahasa daerah, adat istiadat, serta penggunaan sumber daya alam tetap memperhatikan keadilan antar wilayah.

4.4 Sila 4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai demokrasi deliberatif: pengambilan keputusan lewat musyawarah, partisipasi rakyat, transparansi, representasi, serta akuntabilitas.

Contoh:

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (musrenbang).
Kebijakan yang mengatur konsultasi publik sebelum undang-undang atau peraturan dibuat.
Prinsip wakil rakyat dan sistem perwakilan yang efektif.

4.5 Sila 5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial adalah tantangan besar dalam pembangunan Indonesia: kesenjangan ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, distribusi kekayaan.

Contoh:

Kebijakan bantuan sosial, subsidi, program kemiskinan.
Kebijakan fiskal (pajak, subsidi) yang progresif dan memihak kelompok rentan.
Program UMKM sebagai bagian dari pemerataan ekonomi.

5. Praktik Kebijakan Publik di Indonesia yang Selaras dengan Pancasila

Berikut ini beberapa contoh nyata di Indonesia yang bisa dilihat sebagai implementasi (ada keberhasilan, ada pula keterbatasan).

5.1 Kebijakan UMKM dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Studi “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia” menjelaskan bagaimana prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan tercermin dalam regulasi yang memberikan akses permodalan, insentif pajak, dan perlindungan terhadap usaha kecil.
Meski ada regulasi mendukung, masih ditemukan hambatan seperti birokrasi yang rumit dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi.

5.2 Pelayanan Publik dan Persyaratan Vaksin

Ada penelitian tentang Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik. Penelitian ini mengangkat bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat pelayanan publik, perlu dipastikan bahwa hal itu dilakukan sesuai nilai Pancasila, terutama sisi kemanusiaan, keadilan, dan akses bagi semua warga.

5.3 Kebijakan Kesejahteraan Sosial (BPNT / Raskin / Program Bantuan)

Contoh kebijakan Beras Miskin (Raskin) dan transformasinya ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dianggap sebagai salah satu upaya negara dalam mewujudkan sila keadilan sosial. Program-program ini dirancang agar masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan pangan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan sosial.

5.4 Kebijakan dalam Bidang Sosial Budaya, Pendidikan, Hukum, dan HAM

Kebijakan sosial budaya yang memperkuat toleransi dan menjaga keberagaman. Artikel “Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara dalam Bidang Sosial Budaya” menjelaskan bagaimana toleransi dan kepentingan bersama diakomodasi.
Kebijakan berbasis HAM: penelitian “Kebijakan Publik Yang Berbasis Hak Asasi Manusia” menyebut bahwa kebijakan publik berdasarkan HAM harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan UUD 1945 dan UU HAM.

6. Tantangan dalam Mengintegrasikan Pancasila ke Kebijakan Publik

Walaupun idealnya semua kebijakan publik mencerminkan Pancasila, dalam kenyataannya ada berbagai hambatan dan tantangan.

6.1 Politisasi dan Kepentingan Elit

Terkadang kebijakan publik lebih digerakkan oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu daripada kepentingan rakyat banyak.
Pencitraan politik bisa membuat Pancasila dijadikan jargon tanpa realisasi nyata.

6.2 Birokrasi dan Implementasi Lapangan

Regulasi yang baik tapi implementasi di lapangan sering terkendala (perizinan kompleks, korupsi, kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga).
Contoh: dukungan kebijakan UMKM yang ada tetapi pelaksanaannya oleh dinas/direktorat sering tidak seragam.

6.3 Globalisasi, Pasar, dan Tekanan Ekonomi

Tekanan global, liberalisasi ekonomi, dan kebutuhan untuk bersaing internasional bisa membuat pemerintah membuat kebijakan yang lebih “ramah investor” tetapi kurang memprioritaskan kemanusiaan sosial atau pemerataan.
Ekonom menilai bahwa selama pandemi, sebagian kebijakan lebih memihak perusahaan besar ketimbang rakyat kecil.

6.4 Kurangnya Pemahaman Publik dan Pendidikan Nilai

Nilai-nilai Pancasila kadangkala kurang dijadikan bagian dari pendidikan karakter secara mendalam.
Publik mungkin tidak tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila diterjemahkan ke kebijakan konkret.
Kurangnya sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan dialog publik.

6.5 Korupsi dan Kurangnya Transparansi

Ketika korupsi merajalela atau praktik administrasi buruk, kebijakan yang ideal bisa gagal terealisasi.
Kurangnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan membuat keterlibatan publik dan akuntabilitas rendah.

7. Strategi Penguatan Pancasila dalam Kebijakan Publik ke Depan

Agar nilai-nilai Pancasila lebih hidup dan nyata dalam kebijakan publik, berikut beberapa strategi yang dapat dikembangkan.

7.1 Penguatan Regulasi dan Legislasi

Membuat regulasi yang eksplisit menyebut nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan kebijakan/public policy, sehingga setiap regulasi (UU, PP, Perda) harus mempertimbangkan Pancasila dalam perumusannya.
Memperkuat konstitusi dan perundang-undangan agar tidak hanya formal tetapi juga ada pengaturan pelaksanaan yang jelas (sanksi, monitoring).

7.2 Pendidikan Karakter dan Kesadaran Publik

Pendidikan formal dan informal menyertakan Pancasila serta contoh nyata implementasinya.
Menumbuhkan budaya berpikir Pancasila di masyarakat, agar warga lebih kritis terhadap kebijakan dan menuntut supaya kebijakan selaras nilai.
Peran media, tokoh masyarakat, agama dalam menyebarkan narasi nilai Pancasila.

7.3 Pengawasan dan Akuntabilitas

Lembaga pengawas (ombudsman, lembaga HAM, BPK, DPR) perlu lebih aktif memantau pelaksanaan kebijakan publik agar tidak menyimpang dari nilai Pancasila.
Transparansi dalam setiap tahap kebijakan dan pertanggungjawaban kepada publik.

7.4 Partisipasi Publik dan Demokrasi Deliberatif

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi kebijakan.
Melibatkan kelompok-kelompok marginal untuk memastikan kebijakan inklusif.
Mengadakan forum musyawarah publik, konsultasi publik, dan use of media digital untuk memperluas partisipasi.

7.5 Adaptasi terhadap Tantangan Global

Menyaring dan menyesuaikan kebijakan yang datang dari eksternal (globalisasi, tekanan investor, kebijakan internasional) agar tetap sesuai Pancasila.
Memastikan bahwa kerjasama internasional, investasi asing, dan perdagangan luar negeri tidak menindas keadilan sosial, atau mengambil keuntungan secara semena-mena.

Kesimpulan

Nilai-nilai Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup yang idealnya menjadi landasan bagi semua kebijakan publik di Indonesia. Dari sila pertama hingga sila kelima, semua menyisipkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, persatuan, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial.

Beberapa kebijakan publik di Indonesia telah menunjukkan keselarasan dengan Pancasila, seperti kebijakan UMKM, kebijakan bantuan sosial, dan pelayanan publik, tetapi banyak pula tantangan yang menghambat realisasi penuh nilai-nilai tersebut. Politisasi, birokrasi, globalisasi, kurangnya pemahaman publik, serta praktik korupsi menjadi hambatan utama.

Ke depan, agar Pancasila benar-benar hidup dalam kebijakan publik, diperlukan langkah strategis baik di regulasi, pendidikan, partisipasi publik, pengawasan, maupun adaptasi terhadap perkembangan global.

Jika nilai-nilai Pancasila dihayati sebagai living ideology (ideologi yang hidup) dan working ideology (ideologi yang bekerja dalam praktik), maka cita-cita bangsa—keadilan sosial, persatuan, kesejahteraan rakyat—bisa semakin mendekati kenyataan.