Demokrasi Liberal

Oleh Diposting pada

Demokrasi Liberal : Latar Belakang, Ciri, Tujuan, Kelebihan, Kekurangan, Negara Yang Menganut, Ekonomi Indonesia, Kebijakan Pemerintah MengatasiDemokrasi Liberal

Latar Belakang Demokrasi Liberal Di Indonesia

Di masa orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa pergantian. Negara ini pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal, dan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem pemerintahan pada masa ke masa di Indonesia :

1. Masa Pemerintahan Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dimana pada sistem pemerintahan presidensial, presiden mempunyai dua fungsi yaitu sebagai lembaga eksekutif dan sekaligus menjadi lembaga legislatif.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yaitu pada orde lama juga terjadi penyimpangan UUD 1945, berikut inilah adalah penyimpangan :

  • Fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) berubah, dari pembantu presiden menjadi lembaga yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
  • Salah satu hasil dari KMB adalah terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara federal yang diprakasai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan.
  • Pada 15 Agustus 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS Mohammad Hatta memberikan perintahnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
    Setelah selesainya pemerintahan RIS pada 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan sistem demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.
  • Pada tenggang waktu 1950 sampai dengan 1959, kembali terjadi pergantian-pergantian kabinet. Kemudian pada tahun 1950, Perdana Menteri Kabinet RIS, Mohammad Hatta, menyerahkan tugasnya kepada Presiden Soekarno. Dan selanjutnya, pada 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
  • Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menyatakan kembali UUD 1945. Pemerintah kemudian mendirikan institusi-institusi MPRS dalam demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem politik keseimbangan. Pada masa itu Soekarno merencanakan konsep pentingnya persatuan antara masyarakat nasionalis, agama dan komunis.

Baca juga : Disiplin Adalah

Ciri-Ciri Demokrasi Liberal

Berikut adalah ciri-ciri Demokrasi Liberal yaitu diantaranya :

1. Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.
2. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
3. Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet di angkat dan di berhentikan oleh parlemen.
4. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
5. Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
6. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol.
7. Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional.Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan.
8. Kelompok minoritas (agama,etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.
9. Kontrol negara, alokasi sumber daya dan sifat manusia dapat dikendalikan.
10. Kekuasaan eksekutif secara konstitusional terbatas.
11. Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukumMinoritas (agama, etnis) mungkin berjuang untuk dirinya.

Tujuan Demokrasi Liberal

1. Menciptakan Iklim Kebebasan Di Tengah Masyarakat.
2. Mencegah Pemerintah Yang Otoriter.
3. Meningkatkan Kreativitas Dan Inovasi Untuk Negara.
4. Memajukan Kondisi Perekonomian Negara.

Baca juga : Multilateral Adalah

Kabinet Di Indonesia

1. Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951)

Yaitu kabinet dari partai Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Natsir.
Mempunyai Program :

  1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
  2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
  3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
  4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
  5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

2. Kabinet Sukiman (27 April 1951-03 April 1952)

Yaitu kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin Oleh Sukiman Wiryosanjoyo.
Mempunyai Program :

  1. Menjamin keamanan dan ketentraman.
  2. Mengupayakan kesejahteraan rakyat dan memperbaharui hukum agraria supaya sesuai dengan kepentingan petani.
  3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
  4. Melaksanakan politik luar negeri secara bebas aktif dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)

Yaitu kabinet yang terdiri atas para ahli yang ahli dalam bidangnya, dan dipimpin oleh Mr. Wilopo.
Sebuah Program :

  1. Adanya Program dalam negeri : Menjalankan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan pendidikan rakyat, dan memulihkan keamanan.
  2. Adanya Program luar negeri : Menyelesaikan permasalahan antara hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke NKRI, dan melaksanakan politik luar negeri yang bebas-aktif.

4. Kabinet Alisastroamijoyo (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Adalah kabinet koalisi antara PNI dan NU yang dipimpin Oleh Mr Ali Sastroamijoyo.
Mempunyai Program :

  1. Mengembangkan keamanan dan kesejahteraan juga segera menyelenggarakan Pemilu.
  2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
  3. Melaksanakan politik bebas-aktif dan mengevaluasi kembali persetujuan KMB.
  4. Penyelesaian Pertikaian politik.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 sampai dengan 03 Maret 1956)

Adalah kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.
Program :

  1. Menjalankan kedaulatan pemerintah, yaitu dengan mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
  2. Melaksanakan pemilihan umum dengan wacana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
  3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
  4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
  5. Melaksanakan politik Kerjasama Asia-Afrika yang berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

6. Kabinet Alisastroamijoyo II (20 Maret 1956 sampai dengan 04 Maret 1957)

Yaitu kabinet dari tiga partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU, yang dipimpin Oleh Ali Sastroamijoyo.
Mempunyai Program : Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut :

  1. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
  2. Pendirian daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
  3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
  4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
  5. Menciptakan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang berdasarkan kepentingan rakyat.Selain itu program pokoknya adalah :
  6. Pembatalan KMB.
  7. Pembaharuan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
  8. Melaksanakan keputusan KAA.

7. Kabinet Djuanda (09 April 1957 sampai dengan 05 Juli 1959)

Merupakan kabinet yang terdiri atas para pakar yang ahli dalam bidangnya. Programnya yang dicanangkan disebut Panca Karya atau lebih sering disebut sebagai Kabinet Karya, programnya tersebut yaitu diantaranya :

  1. Membentuk Dewan Nasional.
  2. Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
  3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB.
  4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya.
  5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan.

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk.

Baca juga : Bentuk Negara Indonesia

Kelebihan Demokrasi Liberal

  1. Tingkat kebebasan individu tinggi.
  2. Tingkat pendapatan penduduk menjadi lebih tinggi.
  3. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah berkurang.
  4. Tingkat kesiapan menang dalam perang semakin tinggi.
  5. Fokus pada rencana jangka pendek negara.
  6. Mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Kekurangan Demokrasi Liberal

  1. Tingkat individualitas meningkat.
  2. Kebebasan pergaulan di usia dini.
  3. Tidak fokus pada rencana jangka panjang negara.
  4. Kurangnya demokrasi langsung dalam pengambilan keputusan.
  5. Dapat terjadi monopoli kekuasaan kaum borjuis.
  6. Memungkinkan terjadinya perpecahan suku dan agama lebih tinggi.
  7. Serangan terorisme lebih tinggi.

Negara Yang Menganut Demokrasi Liberal

  1. Asia yang meliputi : India, Israel, Jepang, Korea Selatan, Taiwan.
  2. Eropa : Islandia, Switzerland.
  3. Amerika Utara : Kanada, Meksiko, Amerika Serikat.
  4. Amerika Selatan : Argenitina, Brazil, Chili.
  5. Australia
  6. Selandia Baru
  7. Afrika Selatan

Baca juga : Mediasi Adalah

Ekonomi Indonesia Masa Liberal

Setelah berakhirnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, pemerintah mengalami konflik ekonomi dan keuangan yang berat. Permasalahan jangka pendek seperti besarnya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup serta permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk yang pesat, masih ditambah dengan bertambahnya nilai tunggakan luar negeri ataupun dalam negeri sebagai sebab dari ditandatanginya persetujuan meja bundar.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi ekonomi Indonesia pada masa itu antara lain yaitu :

  1. Utang luar negeri mencapai 1,5 trilyun Rupiah dan utang dalam negeri mencapai 2,8 trilyun Rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB).
  2. Defisit sebesar 5,1 milyar rupiah yang harus ditanggung pemerintah.
  3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis yaitu pertanian dan perkebunan sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan.
  4. Politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda.
  5. Situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah, membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat.
  6. Terlalu sering terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan.
  7. Angka pertumbuhan penduduk yang besar.

Kebijakan Pemerintah Mengatasi Ekonomi Masa Liberal

Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian antara lain :

1. Kebijakan “Gunting Syfruddin” yang merupakan program pemotonagn nilai uang atau sanering. Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas 2,5 rupiah, hingga nilainya sampai setengahnya. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Program tersebut juga bisa mengurangi jumlah uang yang beredar dan tidak merugikan rakyat kecil karena uang 2,5 rupiah pada saat itu hanya dimiliki kalangan menengah ke atas.

2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng, yang merupakan usaha pemerintah untuk mengubah susunan ekonomi yang tidak adil. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan kabinet Natsir dan dilaksanakan oleh Sumitro Djoyohadikusumo yang merupakan menteri perdangan. Inti kebijakan tersebut adalah untuk membantu pengusaha Indonesia dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah.

3. Nasionalisasi De Javanesche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba, bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi (Ali)dengan cara bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi (Baba).

5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek) yang merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia karena tidak disetujui oleh Belanda.

6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT), yang disusun oleh Biro Perancang Negara dipimpin oleh Ir. Djuanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 1956 – 1961.

7. Musyawarah Nasional Pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan menyeluruh untuk jangka panjang. Hal tersebut juga untuk sementara menyelesaikan perdebatan yang terjadi antara pusat dan daerah karena disebabkan dari kesenjangan pembangunan ekonomi pusat dengan daerah.

Baca juga :

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Demokrasi Liberal, semoga bisa bermanfaat.

Posting terkait: