contoh sistem hukum di indonesia

Contoh Sistem Hukum Di Indonesia

Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem yang paling penting dalam pelaksanaan serangkaian kekuatan institusional. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara hubungan sosial utama antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana berupayakan bagaimana keadaan bisa menuntut hukum konstitusi memberikan kerangka untuk penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik dan cara perwakilan mereka akan dipilih.

MENARIK UNTUK ANDAHukum administrasi digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan dengan peraturan lingkungan atau tindakan militer. Filsuf Aristoteles menyatakan bahwa “aturan hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan kekuasaan tirani merajalela.”

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan dari para ahli pada rasa hukum. Memiliki banyak ahli dan sarjana hukum yang mencoba untuk memberi arti atau definisi hukum, namun tidak satupun dari para ahli atau sarjana hukum yang mampu memberikan gagasan hukum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Tidak adanya definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ulama dan ahli hukum pada gilirannya bermutasi masalah perselisihan dalam definisi hukum menjadi hukum yang mungkin ditentukan atau bisa kita membuat definisi hukum? Kemudian berkembang lagi menjadi harus kita mendefinisikan hukum?.

Tidak adanya definisi hukum yang jelas dari kendala bagi mereka yang hanya ingin belajar ilmu hukum. Tentu saja dibutuhkan pemahaman awal atau pemahaman tentang hukum pada umumnya sebelum memulai untuk mempelajari apa hukum dengan berbagai aspek. Bagi orang kebanyakan, pengertian hukum itu tidak begitu penting.

Lebih penting penegakan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Namun, bagi mereka yang ingin menjelajahi lebih jauh tentang hukum, tentu saja, perlu mengetahui arti hukum. Secara umum, perumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut:

Hukum mengatur perilaku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia yang tidak berpotongan dan merugikan kepentingan umum.

Peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Aturan hukum tidak dibuat oleh siapa pun kecuali oleh institusi atau lembaga yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi masyarakat luas.

Penegakan koersif aturan hukum. Aturan hukum dibuat tidak untuk dilanggar melainkan untuk ditaati. Untuk menegakkan set undang-undang tentang pemerintah untuk memantau dan menegakkan bahkan dengan tindakan represif. Namun, ada juga norma-norma hukum secara sukarela / komplementer.

Memiliki sanksi hukum dan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi juga diatur oleh hukum.

Bidang Hukum

Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum pidana/hukum publik, hukum perdata/hukum pribadi, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara/hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum bisnis, dan hukum lingkungan.

Hukum Pidana

Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan – perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh peraturan perundang – undangan dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan/atau denda bagi para pelanggarnya.

Dalam hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan adalah tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum – hukum tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan rasa keadilan. Pelaku kejahatan membentuk sanksi berupa hukuman, seperti mencuri, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan dan sebagainya.

Pelanggaran tindakan tersebut hanya dilarang oleh hukum, tetapi tidak memberikan efek tidak mempengaruhi secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman di drive, dan sebagainya.

Di Indonesia, hukum pidana secara umum dalam Kitab Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan dari era kolonial Belanda, sebelumnya bernama Wetboek van Straafrecht (WvS). KUHP adalah lex generalis untuk pengaturan hukum pidana di Indonesia di mana prinsip-prinsip umum yang terkandung dan dasar untuk semua ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP (lex specialis).

Hukum Perdata

Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan.

Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi :

Hukum keluarga
Hukum harta kekayaan
Hukum benda
Hukum perikatan
Hukum waris

Hukum Acara

Diperlukan untuk penegakan hukum substantif atau hukum acara, sering disebut hukum formal. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum substantif dalam hal pelanggaran hukum substantif.

Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum substantif akan mengalami kesulitan menegakkan hukum substantif. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana substantif adalah hukum acara pidana yang diperlukan, untuk hukum substantif sipil, maka ada hukum acara perdata.

Sedangkan, untuk hukum substantif dari administrasi negara, hukum acara yang diperlukan administrasi. Hukum acara pidana harus dikontrol terutama oleh polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum acara pidana harus dikontrol oleh polisi, terutama hukum acara pidana yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan, karena tugas pokok polisi menurut hukum acara pidana (KUHP) terutama terlibat dalam tugas penyelidikan dan investigasi.

Yang merupakan tugas jaksa adalah penuntutan dan eksekusi putusan pidana. Oleh karena itu, jaksa dituntut untuk menguasai, terutama hukum acara yang terkait dengan tugas. Sementara kebutuhan untuk menguasai hukum acara perdata. termasuk hukum acara, terutama administrasi negara adalah advokat dan hakim.

Hal ini disebabkan dalam hukum acara perdata dan kode prosedur administrasi, baik polisi dan jaksa (penuntut umum) tidak diberikan peran seperti halnya dalam hukum acara pidana.

Advokatlah yang mewakili seseorang untuk memajukan tuntutan hukum, baik gugatan perdata atau administrasi negara gugatan, terhadap pihak yang dianggap merugikan kliennya. Gugatan akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pihak menggugat juga dapat menunjuk seorang pengacara untuk mewakilinya menangkis gugatan.

Supremasi hukum sangat tergantung pada kejujuran penegakan hukum itu sendiri dalam menegakkan hukum diharapkan benar-benar dapat menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Penegakan hukum itu adalah hakim, jaksa, polisi, pengacara, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Jika lima pilar penegakan hukum sebenarnya menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut di atas, maka masyarakat akan menaruh hormat yang tinggi untuk penegakan hukum. Dengan hormat tinggi itu, maka masyarakat akan didorong untuk mematuhi hukum.

Sistem Hukum

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

Sistem hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri dari berbagai ketentuan hukum dikodifikasi (dikumpulkan) sistematis untuk ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang mengikuti sistem hukum ini.

Sistem hukum umum adalah sistem hukum yang digunakan di Inggris di mana di mana aliran frele recht Lehre yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh hukum tetapi hakim diberikan kebebasan untuk menerapkan hukum atau mengabaikannya.

Sistem hukum Anglo-Saxon

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum berdasarkan yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (tidak termasuk Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana untuk menggunakan sistem hukum ini bersamaan dengan Eropa Kontinental sistem hukum Napoleon ).

Selain negara-negara ini, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon adalah campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Anglo-Saxon sistem hukum, pelaksanaannya lebih mudah, terutama di masyarakat di negara-negara berkembang karena menurut para ahli pembangunan dan prakitisi zaman.Pendapat hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus ini.

Sistem Hukum Adat/Kebiasaan

Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. misalnya di perkampungan pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. dan memiliki sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di wilayah tertentu.

Sistem Hukum Agama

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

Demikianlah artikel dari PPKN.CO.ID mengenai Sistem Hukum Di Indonesia : Pengertian, Pidana, Acara, Perdata, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya.