Pengertian Orde Baru – Pada pembahasan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Pengertian Orde Baru, yuk disimak ulasannya dibawah ini :
Orde Baru
Dalam proses transfer kekuasaan setelah G30 S / PKI menempatkan Jenderal Soeharto sebagai tokoh utama. Ketua Umum MPRS, AH Nasution, mengangkatnya sebagai Penjabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 dan Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968, kekuasaan negara ada di tangan Jenderal Soeharto dan Orde Baru lahir.
Pengertian Orde Baru
Jika sebelumnya pemahaman tentang tatanan baru adalah istilah tentang masa kepemimpinan, ada pemahaman lain tentang tatanan baru dilihat dari sisi dasar negara. Orde baru adalah penataan kembali kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan landasan negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Ini dilakukan karena munculnya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu pemberontakan 30 September (G30S / PKI).
Pemahaman tentang orde baru sangat erat kaitannya dengan sejarah kelahiran orde baru. Singkatnya, orde baru adalah bahwa pemerintah Indonesia menganut gagasan demokrasi, tetapi pada saat itu, ideologi komunis mengancam akan menggantikan gagasan demokrasi Indonesia dengan pemberontakan G30S / PKI. Baca Juga : Pengertian Integrasi Nasional Adalah
Latar Belakang
Orde baru dimotivasi oleh kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Hingga 30 September 1965, ada penculikan beberapa Jenderal TNI yang kemudian disiksa dan dibunuh oleh pemberontak.
Penculikan dan pembunuhan para Jenderal TNI menghasilkan reaksi besar terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI), yang kemudian menyebabkan masyarakat dan TNI menangkap dan membantai anggota PKI di berbagai daerah di Indonesia.
Saat itu, kerusuhan juga terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga keamanan negara sangat rentan. Inilah yang membuat pengaruhnya terhadap masyarakat dan menganggap kekuatan Sukarno melemah. Masyarakat sering melakukan demonstrasi di berbagai tempat dengan tuntutan sebagai berikut:
- Membubarkan PKI dan organisasi pendukung serupa seperti Gerwani, Lekra, BTI, Pemuda Rakyat, dan lainnya.
- Bersihkan Kabinet Dwikora dari elemen PKI
- Mengurangi harga makanan
Karena demonstrasi, Presiden Soekarno menindaklanjuti dengan perombakan Kabinet Dwikora. Namun, upaya ini dianggap mengecewakan karena masih ada unsur komunis dalam kabinet baru. Karena tekanan yang terus menerus, Presiden Sukarno akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden.
Tepat pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani SUPERSEMAR, di mana Soekarno memberikan mandatnya kepada Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Akhirnya pada 22 Februari 1967, Soeharta secara resmi diangkat sebagai presiden kedua Republik Indonesia, yaitu melalui Keputusan MPRS No. XV / MPRS / 1966 dan sesi khusus MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
Kebijakan Orde Baru
Selama Orde Baru, pemerintah membuat beberapa kebijakan termasuk:
1. Kebijakan ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintahan Soeharto ialah mengimplementasikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) dan di tahun 1984 Indonesia mencapai puncaknya untuk menjadi negara dengan swasembada yang besar. Selain itu, membuat program trilogi pembangunan dengan tujuan agar ekonomi masyarakat tersebar merata di seluruh Indonesia.
2. Kebijakan politik
Pemerintah orde baru membubarkan Partai Komunis Indonesia dan organisasi pendukungnya. Pemerintah menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 partai politik, yaitu Golkar, PDI, dan PPP. Selain itu, pemerintah membutuhkan pendidikan tentang Pengaturan P4 (Pedoman, Pemahaman, dan Praktek Pancasila) di semua tingkatan masyarakat. Kebijakan lain termasuk masuknya Irian Barat dan Timor Timur ke wilayah Indonesia dan memprakarsai pembentukan ASEAN dan beberapa kebijakan kebijakan luar negeri, seperti meningkatkan hubungan dengan Malaysia dan memasukkan kembali Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Baca Juga : Pengertian Hukum Adalah
3. Kebijakan sosial
Adapun kebijakan sosial, pemerintah menerapkan kebijakan seperti:
- Peluncuran program Keluarga Berencana (KB)]
- Program transmigrasi
- Gerakan belajar wajib
- Gerakan orang tua asuh
Keuntungan dan kerugian
Setiap periode pemerintahan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu:
Keuntungan Orde Baru
- Tahun 1996 Gros Domestik Produk per kapita Indonesia meningkat dari $ 70 menjadi $ 100.
- Berhasil meluncurkan Program Keluarga Berencana (KB), program pendidikan wajib dan gerakan nasional orang tua asuh.
- Meningkatkan jumlah orang yang dapat membaca dan menulis.
- Tingkat pengangguran menurun.
- Kebutuhan masyarakat akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal cukup terpenuhi.
- Stabilitas dan keamanan negara Indonesia semakin meningkat
- Mewujudkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).
- Berkolaborasi dengan negara asing di bidang ekonomi dan menerima dana pinjaman dari luar negeri.
Kekurangan Orde Baru
- Korupsi besar-besaran terjadi di semua lapisan masyarakat.
- Kekuatan yang terus berlanjut tanpa ada tanda mundur.
- Ada batasan kebebasan pers dan pendapat.
- Meningkatnya ketimpangan sosial di masyarakat.
- Pembangunan hanya berpusat di ibu kota
- Banyak pelanggaran HAM dilakukan karena menganggap bisa menyelesaikan permasalahan.
Itulah penjelasan tentang sejarah orde baru. Baik kelebihan dan kekurangannya. Setiap presiden harus mencoba segala hal yang baik untuk rakyatnya meskipun terkadang metode yang digunakan dianggap melanggar aturan dan salah. Baca Juga : Toleransi Adalah : Pengertian Toleransi
Seringkali keserakahan telah menghancurkan segala sesuatu yang telah dibangun dengan indah. Seperti maraknya korupsi, yang sampai sekarang tidak ada habisnya. Inilah yang dapat menghancurkan suatu negara. Belajar dari sejarah rakyat Indonesia, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus segera dihilangkan karena jelas bahwa hasilnya akan menghancurkan suatu negara.
Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id semoga bisa bermanfaat.
