Nilai Praksis Pancasila

Nilai Praksis Pancasila – Hallo teman-teman Kembali lagi di ppkn.co.id disini kita akan membahas mengenai Nilai Praksis Pancasila, yuk simak ulasannya dibawah ini :

Pengertian nilai praksis adalah nilai instrumental Pancasila dalam realisasi praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, beragama dan bernegara.

Dalam koredeor nya, Perwujuatan nilai praksis inilah yang memiliki penjabaran nilai dasar Pancasila, yang terus berkembang dan selalu dapat berubah dan perbaikan (reformasi) sesudai dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta Aspirasi masyarakat. Prosedur pembenahan dalam peraturan nilai Pancasila di atas disebut sebagai juga dengan amandemen.

Baca juga : Pancasila : Pengertian, Sejarah, Makna, Tujuan, Dasar, Bunyi, Fungsi

4 Nilai Praksis Pancasila – Sikap Sikap Yang Sesuai Dengan Nilai Praksis Pancasila

Sila pertama: tidak memaksa orang lain untuk menganut dengan agama tertentu
Sila kedua: memberikan perlakuan hukum yang sama dan adil untuk semua.
Sila ketiga: mendukung pengembangan “Pembangunan” di berbagai wilayah karena sama-sama satu bangsa
Sila keempat: Menggunakan hak suara dalam pemilu
Sila kelima:Tidak bersikap diskriminatif. Baca juga : Tahapan Perjanjian Internasional

Sebutkan Contoh Nilai Praksis Sila Pancasila

Bersahabat dengan suku dan agama yang berbeda
Menjalin komunikasi dengan baik
Saling menghormati dalam perbedaan yang ada pada manusia
Berpartisipa dalam gotong royong
Saling membantu

Contoh Sikap Nilai Praksis Pancasila Khususnya Sila ke 3

Persatuan Indonesia adalah suatu kesatuan bangsa di mana seseorang harus mendiami wilayah Indonesia dan berpartisipasi dalam pertahanan dan menjunjung (patriotisme);
Pengakuan dari bhinneka tunggal ika yang unik dari suku bangsa dan budaya bangsa lain yang memberikan arah dalam pembinaan atau gerakan kesatuan bangsa;
Cinta dan juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia (jiwa nasionalisme).

Di bawah ini adalah contoh sikap nilai praksis pancasila khususnya sila ke 3 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

Melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijaksanaan, atau mengendalikan pembangunan lingkungan di daerah atau sekitar
Mengembangkan tata nilai tradisional melalui pendidikan atau pelatihan, serta penerangan dan penyuluhan yang mendorong masyarakat untuk melindungi sumber daya dan lingkungannya.
Menempatkan kesatuan, persatuan dan kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Rela mengorbankan hidup demi kebaikan bangsa.
Cinta untuk tanah air dan bangsa atau negara.
Bangga akan persatuan bangsa Indonesia dan tanah air di Indonesia.
memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang sudah bhineka tunggal ika.
Bangga menggunakan bahasa Persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Baca juga : Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional

Contoh Nilai Praksis Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintahan NKRI

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga dapat melahirkan pelasanaan semua kewajibannya dan larangannya untuk setiap negara sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
Memiliki keyakinan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mengawasi semua tindakan kita di dunia ini agar bisa bertanggung jawab akhirat kelak.
Pengakuan atas keberadaan kausa prima (penyebab pertama) adalah tuhan yang maha esa. Itu berarti bahwa segala sesuatu ada di dunia ini karena itu diciptakan oleh tuhan yang maha esa.
Tata Kelola harus memastikan bahwa semua penduduk Indonesia (warga negara Indonesia dan orang asing) menerima agama dan penyembahan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka.
Tidak memaksa warga untuk menerima agama tertentu, tetapi diwajibkan untuk mengadopsi agama sesuai dengan hukum Indonesia. Dimana saat ini ada lima agama yang diakui ada, ditambah dengan aliran iman kepada Allah, yang Mahakuasa.
Ateisme atau doktrin yang tidak percaya di hadapan Allah yang Mahakuasa dilarang di Indonesia. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi warga negara Indonesia untuk menyadari hal ini.
Tata Kelola menjamin pertumbuhan dan pertumbuhan kehidupan keagamaan, toleransi antara manusia dalam agama. Toleransi terutama berlaku di sini berkenaan dengan izin untuk mempraktekkan agama lain, ibadahnya.
Untuk menciptakan kemungkinan untuk menguatkan iman dan kesalehan terhadap Allah, yang Mahakuasa, yang adalah tikar keagamaan. Sebagai contoh, dengan memupuk kegiatan keagamaan, membangun hari libur nasional untuk masa besar agama, meningkatkan pancaran iman dan takwa 5 mengakui agama dan iman kepada Allah, yang Mahakuasa dan seterusnya.
Untuk menjadi mediator atau mediator ketika ada konflik antara umat beragama dan tidak mendukung agama apapun. Penting bagi pemerintahan pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan terjaga. Baca juga : Pengertian Filsafat Pancasila : Fungsi, Tujuan, Contoh

Nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Memahami orang ini sebagai makhluk Universal Allah, sehingga penyelenggara pemerintah akan menempatkannya sesuai dengan fakta. Hal ini tidak merendahkan, non-diskriminatif dan selalu pengakuan kesetaraan sesama manusia dalam merek dagang.
Pemerintah akan memperlakukan semua warga negara dan penduduk yang tinggal di wilayahnya dengan adil. Tidak ada sikap yang dipilih cinta yang diambil dalam berbagai kegiatan dan kebijakan. Semua berdasarkan keadilan. Sebagai contoh, pembangunan dan hasil yang semua warga di daerah dan kota dapat menikmati. Di daerah yang terjangkau serta daerah terpencil. Hal ini juga menghilangkan contoh konflik sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan masalah baru.
Memahami orang memiliki rasa hak cipta, kekuasaan, dan kekuatan carsa yang tidak sama dengan makhluk lain.
Pemerintahan akan mencoba untuk mengarahkan semua potensi bahwa masyarakat telah dalam arah yang lebih baik. Dengan hak cipta dan kekuasaan dari Karsa, orang juga berfokus pada mencintai lingkungan dan merawat sesama manusia.
Pengakuan martabat manusia. Hal ini penting, karena mengakui martabat rakyat juga akan lebih baik dan tidak lagi merendahkan.
Penghormatan terhadap kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan harus dihapuskan oleh dunia, khususnya negara Indonesia. Ini juga merupakan landasan pemerintahan, sehingga mandat memenuhi tugasnya dan tidak mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain.
Penyelenggara pemerintah harus mampu mencapai keadilan dalam peradaban yang kuat. Mungkin bijaksana untuk mengadopsi kebijakan dan sikap untuk semua masalah yang muncul di dalam negeri. Dengan kata lain, penyelenggara pemerintah Indonesia tidak pasif tentang penyimpangan di masyarakat. Baca juga :Manfaat Hubungan Internasional

Nilai Sila Persatuan Indonesia

Sebagai pengakuan atas keberadaan Bhinneka Tunggal Ika. Tugas pemerintahan dalam hal ini adalah untuk pelatih dan moderator untuk semua perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah unit yang maju. Keragaman diolah menjadi sejumlah besar masyarakat Indonesia yang membangun, bukan merusak integritas bangsa.
Pemerintahan harus memiliki nilai rasionalisme. Suatu nilai yang memperhitungkan kepentingan bangsa di luar kepentingan pribadi dan kelompok. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang bangga rakyatnya sendiri akan menjadi bangsa yang besar dan sangat dihargai di antara bangsa-negara di dunia.
Cinta bangsa dan rumah. Ini adalah bagian dari nilai dan makna nasionalisme. Penyelenggara pemerintah dapat menciptakan dan mensosialisasikan cinta bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Cinta untuk tanah air dan bangsa Indonesia, yang akan membuat semua warga dengan semua prestasi dan kemampuan, di mana pun mereka kembali ke Indonesia. Mereka akan mendedikasikan seluruh kehidupan dan pengetahuan untuk kemuliaan bangsa Indonesia.
Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai wakil dan tokoh nasional yang dipercaya oleh masyarakat untuk membuat rencana dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa, pemerintah dapat mengajak semua pihak untuk bersatu setiap saat. Pemerintah dapat mendorong semua komponen bangsa untuk menyatukan. Dalam hal terjadi perselisihan, pemerintah menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa yang mendukung kesatuan Indonesia.
Administrasi pemerintahan, penghapusan keuntungan kekuasaan dan kekuasaan berdasarkan suku, leluhur dan warna kulit. Penyelenggara pemerintah, dapat diambil dari semua komponen bangsa sesuai dengan keahlian dan prestasinya untuk Indonesia. Tidak ada kuasa berdasarkan keturunan atau suku tertentu.
Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, tata kelola tumbuh nilai dan pembentukan masyarakat Indonesia. Setiap orang, terlepas dari suku, ras dan agama, dan di setiap daerah ia harus dipertahankan. Tentu saja, sesuai dengan aturan dan peraturan hukum yang berlaku. Baca juga : Pengertian Amandemen

Nilai Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan

Pengakuan nilai kedaulatan adalah di tangan rakyat sebagai karakteristik dari negara demokratis. Pemerintah berasal dari rakyat, di mana seluruh pemerintahan adalah wakil dari rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan. Pemerintah oleh masyarakat, karena penyelenggara pemerintah adalah wakil dari rakyat, harus mengekspresikan kepentingan rakyat secara umum, bukan kepentingan kelompok/kelompok atau pribadi. Pemerintah untuk rakyat, semua kebijakan dari penyelenggara pemerintah sebenarnya adalah wakil dari rakyat, yang ditujukan untuk rakyat. Maksimum dengan kesejahteraan rakyat.
Pemimpin penyelenggara pemerintah dari bawah ke tingkat tertinggi adalah orang yang dapat membuat kebijakan berdasarkan kebijaksanaan, yang didasarkan pada akal sehat. Tidak ada pemimpin yang tidak bisa menerima usulan dan kritik dari orang yang memilihnya.
Di penyelenggara pemerintah, semua warga negara Indonesia memiliki posisi, hak, dan Kweajiban yang sama. Sebagai contoh, di kantor pemilihan, semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih (pemilih aktif) dan hak untuk memilih (pemilih pasif).
Untuk setiap keputusan, tata kelola selalu didasarkan pada manfaat konsultasi untuk mencapai konsensus. Pada tingkat tertinggi konsultasi perwakilan dari masyarakat yang duduk dalam lembaga negara saat ini, khususnya DPR. Perdebatan konsensus lebih penting dan lebih diutamakan daripada keputusan dengan cara yang berbeda. Dimana dalam musyawpendapat setiap orang berhak untuk menyatakan dan mengusulkan pendapatnya, dan peserta harus saling menghormati.
Gotong royong juga merupakan nilai yang harus diterima oleh pemerintah. Gotong royong berarti bahwa semua penyelenggara pemerintah mengejar tujuan yang sama, sehingga mereka dapat bersatu bersama-sama sehingga tujuan dapat dilakukan segera. Baca juga : Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dinamis dan bergerak semakin cepat ke arah yang lebih baik dan bergejolak dalam rangka untuk berpaling kepada perkembangan jaman ini. Penyelenggara pemerintah harus mengakui hal ini, dengan pembangunan lebih adil ke sudut terluar wilayah dan perbatasan negara lain.
Semua sumber daya alam dan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, milik negara dan paling terbiasa untuk saling kebahagiaan. Implementasi dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah.
Pemerintah melindungi seluruh penduduk Indonesia untuk bekerja dan membangun Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, dengan memfasilitasi keterampilan Umum dan Fasilitas untuk orang cacat. Jika mereka diberi kesempatan dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan mereka, mereka juga dapat membangun negara.
Tujuan dari masyarakat yang adil dan makmur harus dicapai oleh penyelenggara pemerintah. Gagasan seperti itu mencakup bukan hanya tujuan jasmani atau materi, tetapi juga yang rohani.
Penekanan pada pemerintah memiliki prinsip yang akan mencintai kemajuan dan pengembangan. Dengan demikian, tidak akan ada penggelapan dalam pelaksanaan pembangunan seperti itu.
Nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dan penghormatan terhadap orang lain. Pada akhirnya, semua warga akan menghargai satu sama lain. Baca juga : Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Demikianlah pembahasan dari ppkn.co.id mengenai Nilai Praksis Pancasila, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman.