Pengertian Desentralisasi

Posted on

Pengertian Desentralisasi – Pada pembahasan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Desentralisasi, yuk disimak ulasannya dibawah ini :

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi

Dalam bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas tidak terpusat tetapi diperluas ke daerah. Untuk memahami pentingnya desentralisasi, kita juga perlu memahami istilah sentralisasi. Desentralisasi telah membuat otonomi untuk pemerintahan daerah. Desentralisasi secara rill ialah arti dari organisasi yang didefinisikan hanya untuk pendelegasian wewenang.

Pengertian desentralisasi

Yaitu proses distribusi kekuasaan dan wewenang pemerintah ke daerah. Berbeda dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi, proses desentralisasi menggambarkan otoritas yang awalnya terkonsentrasi pada satu titik ke beberapa titik. Poin yang dimaksud adalah daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengakui dua bentuk otoritas pemerintah, yaitu sentralistik dan desentralisasi. Bentuk kedua berupaya diterapkan terutama setelah reformasi, setelah rezim Orde Baru dianggap gagal mengimplementasikannya.

Pemerintah yang terdesentralisasi mendistribusikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan agenda pembangunan daerah masing-masing. Namun bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan. Agenda pembangunan yang dilakukan oleh daerah berada dalam batas-batas kesatuan negara Indonesia.

Pada titik ini, kita melihat prinsip pemerintahan yang terdesentralisasi yang terus didasarkan pada peraturan nasional. Selama era Orde Baru, daerah dianggap hanya sebagai pelaksana murni agenda pusat. Garis hubungan antara pusat dan wilayah adalah dalam bentuk baris perintah. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi lebih mengutamakan koordinasi daripada komando. Baca Juga : Pengertian Sentralisasi

Tujuan mendirikan pemerintahan yang terdesentralisasi

Beberapa tujuan umum dari proses desentralisasi adalah untuk mendistribusikan wewenang dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung distribusi kekuasaan yang proporsional.

Tujuan desentralisasi meliputi:

  • Meminimalkan munculnya rezim totaliterisme.
  • Meminimalkan munculnya kepemimpinan politik yang otoriter.
  • Kembangkan potensi regional secara tepat dan cepat.
  • Menciptakan pemerintahan yang demokratis.
  • Meningkatkan partisipasi regional dalam proses demokrasi.
  • Memanfaatkan sumber daya manusia di daerah.
  • Mengembangkan potensi kemandirian daerah otonom.
  • Mengurangi ketergantungan sumber daya pada pusat.
  • Mendorong terwujudnya daerah otonom di mana masyarakat makmur.
  • Mendorong upaya untuk menyamakan pembangunan pada skala nasional.

Beberapa tujuan di atas harus dipahami oleh semua elemen pemerintah, terutama pemerintah daerah. Kantor-kantor regional melaksanakan tugas yang sulit untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Partisipasi pemerintah daerah juga harus didukung oleh warga. Jika tidak, warga akan bertanya siapa pemerintah daerah yang sebenarnya diwakili. Dengan penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola rumah tangga pemerintah mereka sendiri dalam tatanan yang demokratis. Keberadaan otoritas ini juga merupakan bentuk implementasi otonomi daerah.

Contoh desentralisasi

Ekspansi Daerah

Ekspansi daerah adalah contoh kebijakan desentralisasi. Ekspansi daerah adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah mereka sendiri yang diatur dalam undang-undang otonomi daerah.

Pembentukan daerah otonomi khusus

Beberapa daerah dianggap memiliki keistimewaan budaya atau kelembagaan. Fitur ini merupakan pertimbangan bahwa kekuasaan terpusat tidak dapat mengatur pemerintah daerah dengan tepat. Oleh karena itu, penentuan suatu daerah menjadi daerah khusus atau khusus menjadi kebijakan yang relevan.

Dana khusus atau dana otonomi khusus

Memberikan bantuan dana khusus atau dana otonomi khusus ialah wujud dari usaha pemerintah pusat untuk mensupport proses desentralisasi. Di sini, pemerintah pusat mencurahkan uang untuk dikelola sepenuhnya oleh daerah. Tentu dengan tanggung jawab daerah kepada pemerintah pusat. Baca Juga : Pengertian BPUPKI

Pilkada

Pemilihan kepala daerah sejalan dengan prinsip desentralisasi. Dengan diadakannya pemilihan, para pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat daerah, sehingga mereka diharapkan mewakili kepentingan rakyat di daerah tersebut. Bandingkan dengan tekad kepala daerah yang dipilih oleh pemerintah pusat di mana kepala daerah cenderung dipandang sebagai representasi pemerintah pusat.

Dampak Positif dan Negatif dari Desentralisasi

1. Dampak positif desentralisasi di bidang budaya sosial

Adalah dapat memperkuat ikatan sosial budaya daerah dan juga dapat mengembangkan budaya suatu daerah. Sedangkan dampak negatif dari desentralisasi di bidang sosial budaya adalah bahwa setiap daerah berlomba untuk menyoroti budayanya. Jadi secara tidak langsung, ia bisa memudar rasa persatuan maupun persatuan.

2. Dampak positif dari desentralisasi pada sektor politik

Adalah bahwa suatu wilayah lebih bergerak dalam mengelola wilayahnya karena keputusan dan peraturan ada di sana dan juga diputuskan di daerah. Sementara itu, dampak negatif desentralisasi terhadap politik adalah euforia berlebihan jika otoritas disalahgunakan untuk kepentingan kelompok, kelompok tertentu, atau juga untuk kepentingan pribadi. Baca Juga : Pengertian Tanggung Jawab

3. Dampak positif desentralisasi pada sektor ekonomi

Adalah bahwa pemerintahan daerah dapat mengatur Sumber Daya Alam yang didapat dengan mudah, oleh karenanya pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Sementara dampak negatif desentralisasi pada sektor ekonomi dapat menyebabkan munculnya KKN jika ada pejabat daerah yang tidak benar.

4. Dampak positif dari desentralisasi di sektor keamanan

Adalah upaya untuk mempertahankan Republik Kesatuan Indonesia dengan kebijakan yang dapat mengurangi masing-masing daerah yang memisahkan diri dari Republik Kesatuan Indonesia. Sedangkan untuk dampak negatif ini, desentralisasi di sektor keamanan berpotensi menimbulkan konflik antar daerah, jika ada daerah yang tidak puas dengan sistem yang melibatkan Republik Indonesia.

Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Desentralisasisemoga bisa bermanfaat.