Site icon PPKN.CO.ID

Demokrasi Adalah : Pengertian, Sejarah, Macam, Prinsip, Di Indonesia

ppkn

Demokrasi Adalah : Pada pembahasan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Demokrasi Adalah, yuk disimak ulasannya dibawah ini :Demokrasi Adalah

Pengertian Demokrasi Adalah

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan rakyat. Namun secara umum pengertian demokrasi yaitu sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan pada setiap warga negara dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi kehidupannya. Dimana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi.

Baca juga : Pengertian Kewarganegaraan

Sejarah Demokrasi

Sistem demokrasi mulai diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dimana rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya.

Tentunya dengan cakupan wilayah sangat luas, dengan jumlah penduduk hingga 250 juta, sistem tersebut sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sehingga rakyat tidak mungkin lagi secara langsung terlibat dalam setiap keputusan pemerintah, maka dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Sedangkan demokrasi pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto. Indonesia masih menganut sistem demokrasi Pancasila hingga era reformasi.

Namun di era reformasi ini, Indonesia sudah memahami arti demokrasi yang sebenarnya. Karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legeslatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintah pusat. Demi menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat. Rakyat berperan aktif dalam memilih pemimpin negaranya dengan menggunakan hak pilihnya. Harapannya keadilan dan kesejahteraan bisa dirasakan oleh setiap warga Indonesia.

Demokrasi di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan wakil Presiden Mohammad Hatta mendeklarasikan bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis sesuai dengan kalimat yang ada di dalam Teks Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berbunyi “atas nama bangsa Indonesia”, bila dikaitkan dengan definisi bangsa, maka yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sendiri.

Meskipun begitu, tetap saja setiap tokoh pergerakan dan pelopor kemerdekaan Indonesia memiliki konsepsi demokrasinya masing-masing, kebanyakan dari mereka berusaha menengahi dualisme penafsiran demokrasi dari Negara Barat yang liberalis dan kapitalis dengan Negara Timur yang komunis, terutama dalam merumuskan tentang kebebasan politik yang diadopsi dari demokrasi Barat dan kemerataan ekonomi yang ditiru dari demokrasi Timur. Namun, entah itu kecenderungan pada Barat ataupun Timur, yang kemudian menjadi ciri khas dari perkembangan demokrasi di Indonesia.

Baca juga : Makna Lambang Pancasila

Klasifikasi Demokrasi

Terdapat 4 klasifikasi demokrasi, dimana keempat klasifikasi ini memiliki sub bab pengklasifikasian yang diantaranya :

  1. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian aspirasi, dibagi kedalam sub bab :

  1. Demokrasi berdasarkan prioritas

    atau berdasarkan titik perhatian, dibagi kedalam sub bab :

  1. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, dibagi kedalam sub bab :

  1. Demokrasi berdasarkan hubungan dan kewenangan antar alat negara, dibagi kedalam sub bab

Prinsip Demokrasi

  1. Kedaulatan ada ditangan Rakyat

Dalam sistem demokrasi, rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang artinya kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi.

  1. Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Pengakuan bahwa setiap manusia memilii harkat dan martabat yang sama, tanpaa memandang jenis kelamin, agama, suku dan lain sebagainya.

  1. Pemerintah Berdasar Hukum( Konstitusi)

Pemerintah tidak menerapkan sifat absolutisme(kekuasaan mutlak), tetapi konstitusional yang lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.

  1. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Setiap warga negara indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan , pangkat, dan jabatan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan dan tidak memihak sikaya, pejabat, dan orang yang berpangkat. Hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahanya.

  1. Pengambilan Keputusan atas Musyawarah

Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama(musyawarah) untuk mencapai mufakat.

  1. Adanya Partai Politik dan Organisasi Sosial Politik

Munculnya partai-partai politik dan organisasi dibawah naungan partai politik memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi rakyat.

  1. Pemilu yang Demokratis

Pemilihan umum merupakan upaya dalam menciptakan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia, dimana pemilihan umum ini didasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Baca juga : Pengertian Sejarah

Macam Macam Demokrasi

Terdapat beberapa macam sistem demokrasi yang bisa dilihat dari penyaluran kehendak rakyatnya, dan perhatiannya, antara lain sebagai berikut:

Model Demokrasi Berlandaskan pada Penyaluran Kehendak Rakyat

  1. Direct Democracy (Demokrasi Langsung)

Sistem pemerintahan ini melibatkan rakyat secara langsung. Khususnya dalam pengambilan keputusan, seperti pemilihan umum (pemilu).

  1. Indirect Democracy (Demokrasi Tidak Langsung)

Sistem pemerintahan ini tidak melibatkan warga negaranya secara langsung di setiap pengambilan keputusan. Sebagai contoh, keputusan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh wakil rakyat (DPR, DPD, dan DPRD).

Model Demokrasi Berlandaskan Fokus Perhatian

  1. Demokrasi Material

Sistem ini tidak mengurangi kesenjangan politik sedikit pun, dan sangat fokus pada bidang ekonomi.

  1. Demokrasi Formal

Sistem ini sangat berfokus pada sector politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi sedikit pun.

  1. Demokrasi Gabungan

Sistem ini merupakan gabungan atau campuran antara demokrasi material dan demokrasi formal.

Makna Demokrasi

Demokrasi memiliki makna bagi dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna ini memiliki arti bahwa rakyat berperan penting sebagai orang yang menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang mempengaruhi kehidupannya.

Baca juga : Sejarah Pancasila

Ciri Ciri Demokrasi

Terdapat ciri-ciri demokrasi yang membuat suatu negara suksesk menerapkan sistem demokrasi. Berikut sejumlah ciri-ciri yang bisa diperhatikan;

Selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi yang merajalela.

Pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.

Perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, misalnya di Indonesia yang memiliki perwakilan rakyat yaitu lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga urusan negara, kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakilkan pada anggota dewan. Mereka sudah terpilih melalui pemilihan umum.

Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Dimana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus seadil-adilnya.

Dalam sistem demokrasi, Partai juga memiliki peran penting sebagai penyalur aspirasi rakyat. Sebab, partai berfungsi sebagai sarana atau media dalam melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai penerus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat.

Hakikat Demokrasi

Penyelenggaraan negara atau daerah dilandasi oleh perwakilan dari rakyat terpilih merupakan Implikasi dari penerapan sistem demokrasi. Pejabat publik berasal dari kalangan rakyat itu sendiri, bukan hasil turunan berdasarkan garis kekeluargaan maupun pemberian. Kontrak politik antara rakyat dan negara berada di konstitusi. Untuk pelaksanaannya, penyelenggaraan negara dibagi ke dalam 3 bagian: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga :

Sekian ulasan dari ppkn.co.id mengenai Demokrasi Adalah, semoga bisa bermanfaat.

Exit mobile version