Bentuk Pemerintahan Belgia : Pada kesempatan kali ini ppkn.co.id akan memberikan ulasan mengenai Bentuk Pemerintahan Belgia, yuk simak dibawah ini:
Bentuk Pemerintahan Belgia
Belgia
Informasi umum
Kerajaan Belgia adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat benua Eropa.
Belgia adalah salah satu pemrakarsa pembentukan Uni Eropa dan saat ini Brussel (ibu kota Belgia) adalah ibu kota Uni Eropa dan termasuk organisasi internasional dan regional lainnya, seperti NATO.
Belgia memiliki luas wilayah 30.528 km² dan jumlah penduduk ± 10,5 juta jiwa. Terletak di antara dua perbatasan budaya, yaitu Jermanik dan Latin.
Belgia terdiri dari dua kelompok etnis utama, yaitu Flemish dan Prancis (Wallonia), yang didominasi Walloon, dan sekelompok kecil pelafal Jerman.
Secara geografis, Belgia berbatasan dengan Belanda di utara Flanders dan Prancis di selatan Wallonia.
Nama “Belgia” berasal dari Gallia Belgica, sebuah provinsi Kekaisaran Romawi di selatan yang dihuni oleh Belgae, campuran etnis Celtic dan bangsa Jerman.
Secara historis, Belgia, Belanda, dan Luksemburg dikenal sebagai negara yang lebih rendah, yang dulunya menempati wilayah yang lebih luas daripada kelompok negara Benelux saat ini.
Dari Abad Pertengahan hingga abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan budaya.
Dari abad ke-16 hingga revolusi Belgia pada tahun 1830, terjadi banyak perang saudara untuk memperebutkan kekuasaan di Eropa.
Dan sering terjadi di wilayah Belgia sehingga dijuluki sebagai “Medan Perang dari Eropa” atau “kokpit Eropa”. Ketika merdeka, Belgia berpartisipasi aktif dalam Revolusi Industri.
Sejarah
Selama dua milenium terakhir, Belgia telah mengalami pergolakan demografis, politik dan budaya.
Belgia pertama kali ditaklukkan oleh Republik Romawi pada abad pertama SM, diikuti oleh kaum Frank Jermanik pada abad kelima.
Bangsa Frank mendirikan kerajaan Merovingia, yang menjadi Kekaisaran Karoling pada abad kedelapan.
Selama Abad Pertengahan, negara-negara yang lebih rendah terpecah menjadi banyak negara feodal kecil.
Sebagian besar disatukan selama abad ke-14 dan ke-15 oleh Burgundy sebagai Burgundi Belanda.
Negara-negara tersebut memperoleh derajat otonomi pada abad ke-15 dan kemudian dikelompokkan menjadi 17 provinsi.
Wilayah Belgia merupakan wilayah yang selalu diperebutkan oleh kerajaan besar di Eropa pada abad 15-17.
Karenanya, wilayah Belgia kerap menjadi medan pertempuran. Negara Katolik Belgia Bebas dibentuk melalui revolusi Belgia pada tahun 1830 di bawah pemerintahan sementara dan kongres nasional.
Sejak pelantikan Leopold I sebagai raja pada tahun 1831, Belgia telah menjadi monarki konstitusional dan demokrasi parlementer.
Sistem demokrasi berubah dari oligarki menjadi sistem hak pilih universal selama periode antara kemerdekaan dan Perang Dunia II.
Konferensi Berlin tahun 1885 setuju untuk menyerahkan Kongo kepada Raja Leopold II sebagai milik pribadinya, yang disebut Negara Bebas Kongo.
Pada tahun 1908, diserahkan ke Belgia sebagai koloni, selanjutnya disebut Belgia-Kongo.
Kenetralan Belgia ternoda pada tahun 1914, ketika Jerman menyerang Belgia sebagai bagian dari Rencana Schlieffen.
Bekas koloni Jerman Ruanda-Urundi (sekarang Rwanda dan Burundi) dianeksasi oleh Kongo Belgia pada tahun 1916.
Kedua koloni tersebut kemudian diserahkan ke Belgia pada tahun 1924 oleh Liga Bangsa-Bangsa.
Belgia kembali diserang dan di bawah kendali Jerman pada 1940-1945 sebagai bagian dari PD II, diduduki hingga dibebaskan oleh pasukan Sekutu.
Setelah PD II, Belgia bersama Belanda dan Luksemburg membentuk NATO, yang berkantor pusat di Brussel, dan membentuk kelompok negara Benelux.
Belgia juga merupakan salah satu dari enam negara pendiri komunitas batubara dan baja Eropa pada tahun 1951 dan Komunitas Ekonomi Eropa dan Komunitas Energi Atom Eropa pada tahun 1957.
Belgia adalah markas besar NATO dan bagian utama dari lembaga dan administrasi Uni Eropa , termasuk Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, dan komite Parlemen Eropa.
Selama abad ke-20, dan khususnya sejak Perang Dunia II, sejarah Belgia sebagian besar didominasi oleh otonomi dari dua komunitas utamanya (Flanders dan Walloon).
Massa ini menyaksikan ketegangan antar kelompok, dan persatuan negara Belgia terancam.
Melalui reformasi konstitusional pada 1970-an dan 1980-an, regionalisasi Amerika Serikat telah mengarah pada pembentukan sistem federal yang terdiri dari 3 badan tingkat.
Komunitas bahasa dan pemerintah daerah, sebagai kompromi yang dirancang untuk mengurangi ketegangan antara komunitas bahasa yang berbeda.
Pemerintahan dan Politik
Belgia menganut sistem konstitusional monarki dan parlemen demokratis. Pada abad kesembilan belas, elit politik dan ekonomi Francophile memperlakukan warga Flemish sebagai warga negara kelas dua.
Sehingga pada akhir abad hingga sekarang, kelompok Flemish bereaksi untuk mereduksi hal tersebut.
Setelah Perang Dunia II, politik Belgia membaik dengan pemberlakuan otonomi atas dua populasi yang berbicara bahasa berbeda, Belanda dan Prancis.
Hubungan mereka kemudian membaik hingga sekarang. Melalui proses reformasi ketatanegaraan pada tahun 1970-an dan 1980-an.
Sebuah pemerintahan dibentuk untuk melindungi semuanya agar terhindar dari konflik bahasa, budaya, sosial dan ekonomi.
Belgia adalah salah satu negara yang memiliki pemungutan suara wajib, dan memegang peringkat pemilih ayunan tertinggi di dunia.
Raja (sekarang Albert II) adalah kepala negara resmi, meskipun dengan hak prerogatif terbatas.
Ia memiliki hak untuk menunjuk menteri, termasuk perdana menteri, yang bersama-sama dengan dewan perwakilan dari pemerintah federal.
Menteri dari negara berbahasa Belanda dan Prancis memiliki hak yang sama seperti yang ditetapkan dalam Konstitusi. Sistem peradilan didasarkan pada hukum perdata yang dikembangkan dari kode Napoleon.
Institusi politik Belgia rumit. Secara umum, kekuasaan politik ini diatur berdasarkan kebutuhan akan perwakilan berdasarkan persamaan budaya.
Sejak tahun 1970-an, partai politik di Belgia telah terpecah-pecah berdasarkan kepentingan politik dan bahasa.
Partai utama dari setiap persekutuan, meskipun memiliki hubungan dekat dengan pusat kekuasaan, terdiri dari tiga kelompok besar: partai kanan (Liberal), sosialis konservatif (Demokrat Kristen), dan partai kiri (Sosialis).
Demografi
Belgia dihuni oleh beberapa kelompok etnis:
- Suku Flanders (Vlamingen / flanderen) yang berbahasa Belanda (~ 60% dari populasi)
- Orang Walon (Wallons) yang berbicara bahasa Prancis (~ 35% dari populasi)
- Kelompok etnis berbahasa Jerman (Deutschen) (kurang dari 1% populasi)
Aspek bahasa dan budaya ini telah mewarnai sebagian besar sejarah Belgia. Selama beberapa dekade, orang Flemish didiskriminasi oleh orang Walonia, meski jumlahnya lebih banyak.
Barulah di abad ke-20, sedikit demi sedikit keadaan mereka semakin membaik, hingga kini perekonomian mereka semakin membaik.
Pembagian bahasa dan administrasi serta bahasa
Kerajaan Belgia memiliki 3 bahasa resmi, dengan urutan jumlah penutur dari paling banyak hingga paling sedikit adalah Belanda (59%), Prancis (40%), dan Jerman (1%).
Sejumlah bahasa informal dan minoritas juga digunakan, seperti Walloon, Pickard, Champenois, Lorrain, Yiddish, dll.
Ada juga bahasa yang dituturkan oleh para imigran yang datang ke Belgia, seperti bahasa Arab, Spanyol, Portugis, Italia , Lingala, Turki, dll.
Pemerintah federal, berbasis di Brussel dan dibagi menjadi tiga wilayah utama menurut bahasa (Gambar 2, di atas) dan wilayah (Gambar 2, di bawah).
Konflik lintas daerah diselesaikan melalui Pengadilan Arbitrase sehingga memungkinkan terjadinya kompromi antar budaya yang berbeda sehingga dapat hidup bersama secara damai.
Komunitas Flanders membentuk pemerintahan orang Flanders di wilayah komunitas Flanders. Kawasan Walloon dihuni oleh komunitas berbahasa Perancis dan sebagian kecil berbahasa Jerman.
Sedangkan wilayah Brussel dihuni oleh komunitas berbahasa Perancis dan Belanda. Wilayah Flanders dan Walloon dibagi lagi menjadi entitas administratif, yaitu provinsi.
Sistem regulasi dibagi menjadi tiga tingkatan:
- Pemerintah federal: mengatur urusan luar negeri, bantuan pembangunan, pertahanan, militer, polisi, tata kelola ekonomi, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, transportasi, energi, telekomunikasi, dan penelitian ilmiah, persaingan terbatas dalam pendidikan dan budaya, dan pengawasan pajak oleh otoritas daerah. Pemerintah federal mengontrol lebih dari 90% dari semua pajak.
- Pemerintahan komunitas: bertanggung jawab atas pengembangan bahasa, budaya, dan pendidikan di sebagian besar sekolah, perpustakaan, dan budaya.
- Pemerintah daerah: mengatur sebagian besar tanah dan properti seperti perumahan, transportasi, dll.
Misalnya, jika ada sekolah di Brussel, maka izin mendirikan bangunan akan diatur oleh pemerintah daerah Brussel.
Namun, sekolah sebagai institusi akan berada di bawah kendali pemerintah Flanders jika bahasa pengantar utama adalah Belanda.
Tetapi di bawah pemerintahan Komunitas Prancis jika bahasa utamanya adalah bahasa Prancis. Informasi lebih.
Baca Juga :
Demikianlah ulasan dari ppkn.co.id mengenai Bentuk Pemerintahan Belgia, semoga bisa bermanfaat.