Fungsi dan Peran UUD 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

ppkn

2 bulan ago

Fungsi dan Peran UUD 1945

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa di Indonesia. Dokumen ini tidak sekadar menjadi hukum tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman, arah, dan pijakan politik serta hukum bagi seluruh warga negara dan lembaga negara.

Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah mengalami perubahan dan amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan hukum. Namun, fungsi dan peran fundamentalnya tetap sama: menjaga kedaulatan, menjamin hak warga negara, serta mengatur jalannya pemerintahan.

Artikel ini akan membahas secara sistematis fungsi dan peran UUD 1945, mulai dari pengertian, kedudukan, hingga relevansinya dalam konteks modern.

Pengertian UUD 1945

Definisi UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi konstitusi negara Indonesia. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 berada di puncak dan menjadi sumber hukum tertinggi.

Menurut Hans Kelsen, konstitusi adalah norma dasar (grundnorm) yang menjadi fondasi dari keseluruhan sistem hukum. Sedangkan C.F. Strong menyebut konstitusi sebagai sekumpulan prinsip dasar yang membentuk kerangka organisasi negara.

Dengan demikian, UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga manifestasi dari cita-cita kemerdekaan, kedaulatan rakyat, serta pedoman kehidupan bernegara.

Kedudukan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam hierarki hukum (menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), kedudukan UUD 1945 berada di tingkat paling tinggi. Semua peraturan di bawahnya, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, harus sesuai dengan UUD 1945.

Hal ini menegaskan bahwa UUD 1945 memiliki kekuatan mengikat seluruh komponen negara.

Fungsi UUD 1945

Secara umum, fungsi UUD 1945 dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

1. Sebagai Hukum Dasar Tertulis

UUD 1945 menjadi hukum dasar yang tertulis, mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua regulasi yang dibuat harus merujuk pada UUD 1945 agar tidak bertentangan dengan nilai dasar yang diatur.

2. Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Segala peraturan perundang-undangan harus bersumber dari UUD 1945. Apabila ada peraturan yang bertentangan, maka bisa diuji di Mahkamah Konstitusi (MK)

3. Sebagai Alat Kontrol Kekuasaan

Fungsi UUD 1945 juga sebagai pengendali agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan. Dengan adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif), UUD 1945 membatasi wewenang masing-masing lembaga negara.

4. Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia

Setelah amandemen, UUD 1945 mengatur secara detail hak asasi manusia (HAM). Pasal 28A hingga 28J memberikan perlindungan atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, kesehatan, hingga keadilan sosial.

5. Sebagai Identitas dan Pemersatu Bangsa

UUD 1945 bukan hanya hukum, tetapi juga identitas nasional. Nilai-nilai Pancasila yang tercantum di dalamnya menjadi pemersatu bangsa dengan keragaman etnis, agama, dan budaya.

Peran UUD 1945

Selain fungsi, UUD 1945 memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan.

1. Peran Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara

Seluruh aktivitas lembaga negara, mulai dari Presiden, DPR, MPR, MA, MK, hingga lembaga daerah, harus sesuai dengan aturan UUD 1945. Hal ini menjamin keteraturan dalam penyelenggaraan negara.

2. Peran Sebagai Penjaga Demokrasi

UUD 1945 memastikan prinsip demokrasi berjalan di Indonesia. Pemilu diatur sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, sementara kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD.

3. Peran dalam Menjamin Supremasi Hukum

UUD 1945 menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi. Tidak ada kekuasaan absolut, semua harus tunduk pada hukum. Inilah yang membedakan sistem demokrasi konstitusional dari otoritarianisme.

4. Peran dalam Menjaga Integrasi Nasional

Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan pedoman pemersatu. UUD 1945 berperan menjaga integrasi nasional dengan menjamin kesetaraan semua warga negara tanpa memandang latar belakang.

5. Peran dalam Mengatur Hubungan Antar Lembaga Negara

UUD 1945 mengatur mekanisme check and balances antar lembaga negara, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan. Contohnya: Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat diawasi DPR melalui fungsi pengawasan.

Fungsi dan Peran UUD 1945 dalam Kehidupan Berbangsa

Sebagai Landasan Politik

Politik di Indonesia tidak bisa lepas dari UUD 1945. Konstitusi ini mengatur sistem pemerintahan, pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan.

Sebagai Landasan Ekonomi

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Sebagai Landasan Sosial-Budaya

UUD 1945 mengatur hak warga negara dalam pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini memperkuat jati diri bangsa.

Sebagai Landasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Amandemen UUD 1945: Dinamika Fungsi dan Peran

Sejak reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen (1999–2002). Tujuan utamanya adalah memperkuat demokrasi, membatasi kekuasaan presiden, memperluas hak asasi manusia, dan menata ulang sistem ketatanegaraan.

Beberapa perubahan penting:

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas hukum.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah.
Pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Penegasan hak asasi manusia yang lebih luas.

Amandemen ini semakin mempertegas fungsi dan peran UUD 1945 sebagai hukum dasar modern.

Tantangan Implementasi UUD 1945

Meskipun sudah diatur, implementasi UUD 1945 tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih marak.
Kesenjangan sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.
Politik identitas yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.
Ketidakpatuhan terhadap supremasi hukum, baik oleh elite maupun masyarakat.

Tantangan ini menjadi ujian bagi fungsi dan peran UUD 1945 untuk terus relevan.

Relevansi Fungsi dan Peran UUD 1945 di Era Modern

Di era globalisasi dan digital, UUD 1945 tetap relevan karena:

Menjadi pedoman menghadapi tantangan baru seperti cyber security, ekonomi digital, dan HAM kontemporer.
Menjadi dasar menjaga kedaulatan negara di tengah arus globalisasi.
Menjadi alat penguatan demokrasi digital yang partisipatif.

Kesimpulan

UUD 1945 memiliki fungsi dan peran yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga identitas, arah perjuangan, dan pijakan demokrasi Indonesia.

Fungsi UUD 1945 meliputi: hukum dasar tertulis, sumber hukum, pengendali kekuasaan, penjamin HAM, serta pemersatu bangsa. Sedangkan perannya mencakup: pedoman penyelenggaraan negara, penjaga demokrasi, supremasi hukum, integrasi nasional, dan pengatur hubungan lembaga negara.

Meski menghadapi tantangan, UUD 1945 tetap relevan di era modern sebagai pondasi demokrasi konstitusional Indonesia. Dengan implementasi yang konsisten, UUD 1945 akan terus menjadi pegangan utama bangsa Indonesia menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.